DESA CILEMBU

Jaringan Kelembagaan

Artikel kali ini sengaja dipersembahkan kepada masyarakat desa yang sedang membina dan mengembangkan PKBM (Program Kegiatan Belajar Masyarakat), semoga dapat dijadikan referensi positif untuk kemajuan PKBM nya...
PENGUATAN JARINGAN LEMBAGA NON FORMAL DAN INFORMAL
PRINSIP-PRINSIP 
Pendidikan Non Formal & Informal
  1. Bersifat lentur atau flexibel (usia peserta didik, acara belajar dan sistem pembelajaran).
  2. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat luas yang beraneka ragam ( Broad Base Education).
  3. Penekanan pada kelompok sasaran orang dewasa (Adult Education).
  4. Prioritas sasaran pada warga masyarakat yang tertinggal untuk dapat berdaya.
  5. Pembelajaran sepanjang hayat (Life Long Learning). 
    Jaringan Kelembagaan
    Kondisi Objektif
    1. Putus sekolah dalam dan antar jenjang masih terus terjadi dan berpotensi menambah kemiskinan dan pengangguran.
    2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sebagian perusahaan akibat perubahan dibidang moneter. (rata-rata pekerja berpendidikan rendah dan tidak punya skills).
    3. Adanya kelompok masyarakat pada daerah-daerah tertentu yang sulit terjangkau oleh layanan pendidikan formal.
    4. Tumbuh kembang keluarga yang menyelenggarakan pendidikan untuk anaknya sendiri (home shcooling), seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 
    PENGELOLAAN PROGRAM BERDASARKAN 
    PENDEKATAN FOUR IN ONE  (4 ”in” 1), 
    1. Based on need :  Pendidikan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (kualifikasi, kompetensi atau keduanya)
    2. Competency Based Learning :  Pembelajaran berbasis kompetensi mengarah pada kemandirian peserta didik
    3. Certification :  Ada UNPK untuk mendapatkan  Ijazah dan Uji Kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi
    4. Placement :  Ada Tes Penempatan untuk menentukan status/posisi kesetaraan akademik dan Penempatan Kerja bagi lulusan yang telah memiliki sertifikat kompetensi
    Pengertian Umum
    • Organisasi mitra merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mensukseskan penyelenggaraan program-program pendidikan kesetaraan yang meliputi Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA/SMK. Organisasi mitra merupakan penanggungjawab langsung di masyarakat terkait dengan pelaksanaan program Pendidikan Kesetaraan.
    • Direktorat Pendidikan Kesetaraan dalam merumuskan kebijakan membutuhkan masukan dan kerjasama dengan organisasi mitra, masukan-masukan tentang kelemahan maupun kekuatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan (lokal maupun nasional) sehingga dapat dijadikan sebagai  bahan kebijakan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan pada masa mendatang
    Tujuan Umum
    • Penjelasan peran, tugas, tanggungjawab, hak, dan kewajiban masing-masing antara pusat, daerah, dan organisasi mitra;
    • Memberikan pedoman bagi dinas pendidikan/instansi terkait dalam melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
    • Memberikan pedoman bagi organisasi mitra dalam memberikan layanan program pendidikan kesetaraan;
    • Memberikan pedoman bagi warga masyarakat yang akan mengikuti program pendidikan kesetaraan 
    Pembinaan Lembaga Kemitraan  
    Pengertian 
    • Pembinaan adalah proses bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pelayanan, danpenyelenggaraan program pendidikan kesetaraan oleh instansi pendidikan baik pusat maupun daerah, organisasi mitra, dan masyarakat umumnya 
    Cakupan Pembinaan Lembaga 
    • P2PNFI 
      • BP-PNFIBidang PNFI ProvinsiBidang PNFI Kab./kota
      • UPT/Badan Diklat di: Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Nakertrans) 
      • SKB 
      • Organisasi Mitra 
      • Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
      • Pondok Pesantren Salafiah 
      • Homeschooling/sekolahrumah 
      • Rumah Singgah 
      • Lembaga/ormas Islam 
      • Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
      • Majelis Ta’lim 
      • Sekolah Minggu/Susteran 
      • Komunitas Bhiksu 
      • Komunitas Vihara 
      • Masyarakat sekitar: kehutanan, pertanian/ perkebunan, Pesisir pantai dan perbatasan 
      • Satuan pendidikan sejenis lainnya 
    Sasaran Lembaga Mitra  
    Aspek Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan  
    • Rencana Program dan Kerja Lembaga  
    • Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas  
    • Pengelolaan lembaga  
    • Pengelolaan administrasi dan keuangan.   
    Aspek Sistem Pembelajaran    
    • Metode Pembelajaran
    • Pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup
    • Peserta didik
    • Standar Isi, Standar Proses dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
    • Penilaian hasil belajar peserta didik
    • Kemampuan untuk berwirausaha/enterpreuner/ekonomi kreatif 
    Sarana dan Prasarana Pendidikan
    Prasarana Pendidikan
    Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan
    Modul/bahan ajar, Media elektronik, dan Sumber Belajar Pendidikan
    Hasil Yang Diharapkan 
    memberikan masukan tentang pelaksanaan program pengembangan pendidikan
    kesetaraan di daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan di Direktorat Pendidikan 
    Kesetaraan, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota; Lembaga mitra pendidikan 
    kesetaraan dapat membantu dalam menyiapkan bahan  rancangan program pendidikan 
    kesetaraan sebagai bahan pengambilan kebijakan; mengidentifikasikan dan 
    mengusulkan pengembangan atau inovasi program/jenis  pendidikan kesetaraan 
    yang perlu dibakukan secara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota; menggali potensi 
    yang ada di daerah berupa jenis keterampilan yang berkembang/dapat 
    dikembangkan didaerahnya untuk diusulkan ke Direktorat Jendera Pendidikan 
    Kesetaraan; peningkatan mutu program pendidikan kesetaraan yang melibatkan daerah 
    bersama lembaga mitra terkait 
      Pelayanan Pendidikan Kesetaraan 
      Cakupan Layanan 
      PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), merupakan salah satu jenis institusi 
      pendidikan nonformal yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau ormas, maupun 
      organisasi keagamaan; dan instansi terkait; SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), merupakan 
      salah satu penyelenggara pendidikan kesetaraan yang berada bawah Dinas Pendidikan 
      Kabupaten/kota. 
      Pondok Pesantren, institusi pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan;
      • Komunitas agama, sebagai perkumpulan masyarakat yang berbasis pendidikan agama dan juga dapat memberikan layanan pendidikan kesetaraan (Majelis Taklim, Sekolah Minggu/ Susteran, Kuil, Vihara); 
      • Sekolahrumah, merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh keluarga/orang tua.  
      • Rumah Singgah, merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan yang peserta didiknya berasal dari anak jalanan; 
      • Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), merupakan layanan pendidikan kesetaraan bagi para narapidana yang membutuhkan pendidikan didalam lembaga pemasyarakatan  yang dihuninya 
      Proses Layanan 
      • Pembelajaran Langsung, model layanan pembelajaran yang dilakukan dimana antara tutor dan peserta didik bertatap muka secara langsung; 
      • Layanan Pendidikan Bergerak (Mobile Education Service), bentuk pelayanan pendidikan kesetaraan ini menggunakan sistem jemput bola yang dilakukan oleh tutor dari satu tempat pembelajaran ke tempat pembelajaran lainnya; 
      • E-Learning, sarana layanan pendidikan kesetaraan ini dilakukan secara on-line sebagai alternatif bagi peserta didik yang relatif sulit untuk bertemu dengan tutor. Bentuk layanan ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 
      Hasil Yang Diharapkan 
      • Penuntasan angka putus sekolah/DO dan putus lanjut; 
      • Semua peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk bertahan hidup; 
      • Lulusan dapat dan mampu bekerja baik di sektor formal maupun informal; 
      • Lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; 
      • Lulusan memiliki jiwa kewirausahaan/enterpreuner/ekonomi kreatif; 
      Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 
      Cakupan Penyelengaraan Pendidikan 
      • Pengelolaan 
      • Sistem Pembelajaran 
      • Sarana dan Prasarana Pendidikan 
      • Hasil belajar 
      Persyaratan Lembaga Pendidikan Kesetaraan 
      • Memiliki izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 
      • Memiliki badan hukum; 
      • Memiliki struktur organisasi yang jelas; 
      • Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi persyaratan dan dengan jumlah yang memadai; 
      • Memiliki peserta didik minimal 1 kelompok (Paket A: 20 orang, Paket B: 25 orang, dan Paket C: 30 orang); 
      • Mudah dijangkau peserta didik; 
      • Memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap, baik untuk akademik maupun untuk belajar praktek, sesuai jenis keterampilan yang diusulkan dan memungkinkan; 
      • Memiliki kurikulum dan bahan pembelajaran keterampilan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten,  dengan belajar paling lama 6 (enam) bulan; 
      • Memiliki NPWP dan rekening atas nama lembaga; 
      • Mendapat rekomendasi dari Bidang PNFI, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 
      • Memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan; 
      • Memiliki jaringan kemitraan dengan badan pendidikan dan pelatihan maupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), untuk on the job training (magang), dan penempatan lulusan untuk bekerja; 
      • Memiliki jiwa kewirausahaan/enterpreuner/ekonomi kreatif 
      Proses Pembelajaran 
      Proses pembelajaran meliputi: 
      • Pembelajaran Pengetahuan (Teoritik) 
      • Pembelajaran Keterampilan (Vokasional) 
      • Pembelajaran Pengetahuan 
      Kegiatan pembelajaran pengetahuan harus direncanakan secara baik oleh lembaga penyelenggara, karena pembelajaran pengetahuan merupakan pembekalan untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Lembaga Penyelenggara menyusun kegiatan pembelajaran yang termasuk didalamnya  Perencanaan Proses Pembelajaran, Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Penilaian Hasil Pembelajaran dan Pengawasan Proses Pembelajaran.

      Pembelajaran Keterampilan 
      Pembelajaran keterampilan merupakan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dan kepribadian profesional yang pada gilirannya dapat mewujudkan kompetensi kecakapan hidup, kewirausahaan/ekonomi kreatif.

      Cara pembelajaran keterampilan: 
      • Dapat dilakukan langsung oleh penyelenggara sepanjang memenuhi persyaratan teknis untuk pembelajaran keterampilan; 
      • Bekerjasama dengan lembaga mitra, bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang mampu membelajarkan peserta didik 
      Hasil Yang Diharapkan 
      • Memberikan kesempatan kepada warga negara yang putus sekolah/DO maupun putus lanjut untuk dapat kembali mengenyam pendidikan yang bermutu; 
      • Melayani kebutuhan pendidikan bagi warga negara yang secara sosial, ekonomi, maupun geografis tidak dapat mengenyam pendidikan formal; 
      • Menyukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 
      • Dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 
      • Memiliki Jiwa Kewirausahaan/Enterpreuner/ekonomi kreatif.
      dari berbagai sumber Pendidikan Nonformal & informal
      Semoga JARINGAN KELEMBAGAAN ini bermanfaat....
      Enter your email address to get update from DESA CILEMBU.
      Print PDF
      Next
      « Prev Post
      Previous
      Next Post »

      Copyright © 2008 - DESA CILEMBU | Privacy Policy | Disclaimer | About | Created by Kompi ajaib - Powered by Blogger