DESA CILEMBU

Penjajah Lebih Menghargai Desa

Di era Orde lama, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik di UU No 22 tahun 1948 tentang Pemda, UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemda, maupun dalam UU No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemda serta UU No 19 tahun 1965 tentang Desapraja.
Desa yang ”diangap” sebagai ujung terdepan pelayanan negara dan pemerintahan terhadap rakyatnya sudah selayaknya harus mendapatkan arti strategis.
Menilik pada sejarah pasang surut pengakuan posisi desa, maka kita perlu melihat pada beberapa sejarah perundangan tentang Desa sejak Indonesia Merdeka.
Wakil Presiden Moch. Hatta pada konggres Pamong Praja di Solo tahun 1955, melontarkan pandangan yang dikenal sebagai konsepsi Hatta tentang otonomi. Hatta mengatakan bahwa sebaik-baiknya otonomi apabila diletakkan pada kabupaten, kota serta desa, sedangkan propinsi bersifat administratif belaka..
Penjajah Lebih Menghargai Desa

Pemikiran Hatta untuk memperkuat desa tidak lepas dari kenyataan bahwa desa pada masa itu merupakan tempat kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dengan memperkuat desa berarti mendekatkan pelayanan pemerintahan pada unit yang terdekat dengan masyarakat.

Di era Orde Baru, Desa diatur dengan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah jo. UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan dominasi asas dekosentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU ini, kepala desa dijadikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sehingga kekuatan desa dihilangkan.

Di era Orde Reformasi, Proses pembelajaran ulang demokrasi bagi desa melalui UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dimana desa diatur didalamnya. Dalam UU ini dihidupkan kembali ruh demokrasi di desa, namun ternyata tidak dapat berlangsung lama mengingat pada semangat penataan ulang otonomi daerah di Indonesia

Kolonial Belanda Lebih Menghargai Desa
RUU Desa usulan Pemerintah Tidak Lebih Baik dari Kolonial Belanda

Indlandsche Gemeente Ordonanntie (IGO) Stbl. 1906 No. 83, salah satu aturan hukum pada masa kolonial, memberikan ruang demokrasi yang luas bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri (self governing community) dalam bentuk pengakuan hak-hak kultural desa, sistem pemilihan Kepala Desa, desentralisasi pemerintahan pada level desa, parlemen desa dan sebagainya.

Self governing Comunity inilah yang kini ditawarkan oleh pemerintah dalam RUU Desa, namun ada ketidak konsistenan dalam penawaran pola ini. Hal ini dapat dilihat dari penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam sekretaris desa dan pengaturan begitu detail tentang pemeritahan desa.

Pemerintah Kolonial Belanda pun tidak pernah menempatkan pegawai pemerintah dalam struktur pemerintahan desa, tidak pernah ikut mengatur  cara pemilihan kepala desa dan perwakilan desa, tidak mengatur masa jabatan kepala desa dan perwakilan desa, tidak pernah mengatur tugas tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, bahkan tidak pernah juga mengambil hak pengangkatan dan penghentian kepala desa.
Enter your email address to get update from DESA CILEMBU.
Print PDF
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »
Copyright © 2008 - DESA CILEMBU | Privacy Policy | Disclaimer | About | Created by Kompi ajaib - Powered by Blogger