logo
Ganti kemasan produk Anda dengan Kemasan berbahan dasar bambu ramah lingkungan...dimensi bisa request. Lihat GRATIS di DAFTAR HARGA KEMASAN BAMBU

KOALISI MASYARAKAT TOLAK MUTASI BUSUK

www.desacilembu.com
KOALISI MASYARAKAT TOLAK MUTASI BUSUKAssalam'muallaiqum....Sampurasun...Rampes.
Teng...selesai pelantikan kepala desa digedung negara Pemda Sumedang, Jum'at(28/06/2013)jam 10.00, secara tiba-tiba muncul sekelompok masyarakat (kurang lebih 50 orang)mengatas namakan "KOALISI MASYARAKAT TOLAK MUTASI BUSUK" menghadang rombongan Bupati Sumedang DON MURDONO (lengser tgl. 5 Juli 2013).

INI LAH ISI TUNTUTAN MEREKA :

MUTASI WANI PIRO??
Isu mutasi (tour of duty) dikalangan birokrasi khususnya stafing dijajaran struktural kali ini benar-benar sangat sulit untuk terhindar dari nuansa bau busuk rupiah, ini kesimpulan akhir yang bisa kita rangkum dari beberapa kekecewaan warga dan kalangan birokrasi itu sendiri, betapa tidak, sampai mutasi terdahulu saja kita tidak mendapatkan urgensi dan kebutuhan dari mutasi ini, apalagi ini.

Keanehan ini dipicu oleh ngototnya DON untuk tetap akan memutasi terakhir kalinya sebelum beliau lengser pada 5 Juli 2013, waktu yang hanya menghitung hari ternyata bukan dibuat untuk hal-hal yang menyejukan warga, malahan membuat warga kecewa, sekali lagi, apa motivasinya? Adalah hal yang perlu dicermati.

Bumbu-bumbu berita bertambah, bau tengik rupiah adalah motivasi satu-satunya, mutasi ini tidak lebih dari urusan "bayar hutang", "bayar jasa", hingga soal "janji yang tertunda". Ini beredar karena kita kurang mendapat informasi yang masuk logika dari Baperjakat(Sekda) maupun Bupati, maupun hasil evaluasi dari mutasi jabatan struktural terdahulu. Akhirnya isu beredar luas bak bola liar, menyebar dan menyasar kemana bola menuju, dan bila kita mau jujur isu ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan birokrasi. Tentunya isunya adalah harga dari mulai jabatan struktural esselon 4 hingga 2, dari esselon basah atau kering semua ada harganya.

Bila alasannya soal kebutuhan mengisi kekosongan jabatan, solusinya apa memang tidak bisa ditunda menunggu pelantikan Bupati terpilih yang baru H. Endang Sukandar? atau bila alasannya soal kinerja SKPD, bukankah kita sering kali melihat tidak ada perbedaan antara ada atau tidak ada esselon dua sekalipun. Bahkan pernah suatu ketika Sumedang tidak ada Bupati, wakil hingga Sekda, dan itu tidak begitu berpengaruh untuk jangka waktu pendek. Terlebih melihat dari kualitas pejabat yang diangkat oleh DON yang seringkali tidak memenuhi kebutuhan warga, bahkan seringkali juga bagian dari masalah karena tidak memahami tipoksinya, Untuk yang terakhir ini bisa kita lihat dari hasilnya,penegakan Perda Tata Ruang adalah satu dari tidak pahamnya Tupoksi yang diberikan.

Kuncinya kita berharap pada Sekda, karena beliau adalah ketua Baperjakat, TOLAK KEINGINAN DON, apapun konsekuensinya, bila itu tidak dilakukan, dipastikan diawal pemerintahan HES, Sekda tidak mendapatkan catatatan baik, bahkan mungkin CELA.

Makanya bila ada yang berujar ada 3 hal yang bisa mengembalikan "Modal" Pilkada yaitu KKN dipenerimaan CPNS, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Mutasi Pegawai tidaklah aneh. Rezim HES nantinya, bukan hanya memutasi pegawai, tetapirombak SOTK, kurangi hingga 50% dan diisi dari orang-orang terbaik dari rekrutmen yang jauh dari kesan KKN. Hanya itu untuk mengembalikan fungsi birokrasi sebenarnya.

Bila benar-benar terjadi mutasi, DON benar-benar meninggalkanhal yang tidak layak, hingga akhir jabatannya masih tetap saja meninggalkan jasa buruk, berjajar dengan jasa-jasa buruk lainnya. Dan tentu saja ini bukan sesuatu untuk dikenang.

Sekali lagi, mutasi ini (bila terjadi) sangat dan perlu dihindari,warga maupun birokrasi saatnya melawan kesewenang-wenangan rezim DON yang TUNA LOGIKA. Untuk pejabat yang berharap mendapatkan promosi jangan dulu gembira,karena pasti ada dalam catatan rezim yang akan datang, dan bisa jadi catatan buruk karena mutasi disaat yang buruk pula.

Mutasi yang tidak tepat malahan menjadi mutasi birokrasi, yaitu dimana birokrasi ditempatkan bukan pada kebutuhan mendasar, diangkat bukan berdasarkan keahliannya, mutasi malah mematikan fungsi dari birokrasi yang seharusnya mengayomi warga, untuk satu ini mutasi malahan memutilasi birokrasi, terpecah-pecah berkeping hingga sulit untuk direkatkan kembali.

Untuk itu, kami dari "KOALISI MASYARAKAT TOLAK MUTASI BUSUK"(KMTMB) MENOLAK MUTASI JABATAN oleh rezim DON untuk menunggu pelantikan BUPATI Baru!!

(P3ML,BARAKS, GMBI, PENJARA, GRIB, PAMAKU. LIDIK,KPAN, TRANSPARANSI TANDANG)
Enter your email address to get update from DESA CILEMBU.
Print PDF
ARTIKEL TERKAIT :
Tulisanmu ingin dibayar? Kirim artikelmu ke: troyalfawaz@gmail.com
NOTES: Jika Kolom Komentar Nggak Terbuka, Harap Muat Ulang Halaman ini
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »
Copyright © 2008 - DESA CILEMBU | Privacy Policy | Disclaimer | About | Created by Kompi ajaib - Powered by Blogger