Mekanisme Izin Cerai PNS


Izin cerai PNS akan diberikan oleh pejabat terkait dengan mengikuti aturan yang sedang berlaku yang mengatur mekanisme serta syarat dan prasayar yang telah ditentuka negara kepada para PNS yang akan melakukan gugat cerai kepada pasangannya.
Mekanisme izin cerai PNS tersebut mengacu kepada
Peraturan:
  1. UU No 1 Tahun 1974
  2. UU No 43 Tahun 1999
  3. PP No 9 Tahun 1975
  4. PP No 30 Tahun 1980
PEMBERITAHUAN PERKAWINAN
PASAL 2 PP 10 Tahun 1983
PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan berlangsung
IZIN PERCERAIAN
PASAL 3 (1) PP 45 Tahun 1990
PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin keterangan lebih dahulu dari pejabat
Alasan-alasan untuk melakukan perceraian
  1. Salah satu pihak berbuat zinah
  2. Menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi
  3. Meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut
  4. Salah satu pihak dipenjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat
  5. Melakukan kekejaman / penganiayaan berat
  6. Terjadi perselisihan / pertengkaran secara terus menerus tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
PNS yang akan beristri lebih dari satu orang harus memenuhi:
Syarat Alternatif:
  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  2. Mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat Kumulatif:
  1. Ada persetujuan tertulis dari Istri PNS yang bersangkutan
  2. Mempunyai penghasilan yang cukup
  3. Ada jaminan tertulis berlaku adil
BERISTRI LEBIH DARI 1
PASAL 4 (1) PP 45 TH 1990
PNS laki-laki yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat
LARANGAN JADI ISTRI KEDUA
PASAL 4 (2) PP 45 TH 1990
PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat
HIDUP BERSAMA DI LUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH
PNS dan pejabat kecuali pegawai bulanan disamping pensiun dijatuhi salah satu satu hukuman disiplin
berat berdasarkan PP No. 30 thn 1980 tentang peraturan disiplin PNS apabila melakukan salah satu
atau lebih perbuatan sebagai berikut :
  1. Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya
  2. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin
  3. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin
  4. Melakukan hidup bersama diluar ikatan pernikahan yang sah
  5. Tidak melaporkan perceraian kepada pejabat
  6. Tidak melaporkan perkawinan kedua/ketiga/keempat kepada pejabat
  7. Atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak menerukan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dan atau beristri lebih dari satu orang
  8. Pejabat yang tidak memberikan keputusan
  9. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan
PNS WANITA YANG MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DG HORMAT SEBAGAI PNS BERDASARKAN PP NO 30 TAHUN 1980
PNS KECUALI PEGAWAI BULAN DISAMPING PENSIUN DIJATUHI SALAH SATU HUKUMAN
DISIPLIN BERAT BERDASRKAN PP NO 30 TAHIUN 1980 APABILA MENOLAK MELAKSANAKAN PEMBAGIAN GAJI DAN ATAU TIDAK MAU MENANDATANGANI DAFTAR GAJINYA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN

ALUR/PROSES PENGAJUAN IZIN PERCERAIAN PNS
  1. Surat Permohonan disertai Alasan
  2. SKPD
  3. BAP (Penasehatan Kedua Belah Pihak)
  4. Keterangan BP4
  5. Fotocopy Surat Nikah
  6. Ket. Kelurahan/Kepala Desa
  7. Kesepakatan Kedua Belah Pihak
  8. BKD Memeriksa Prosedur dan Persyaratan Pejabat Yang Berwenang
  9. Surat Izin
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
Reaksi:

Related Posts:

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.
Buka Komentar
© 2009 DESA CILEMBU - Template by Basri Matindas .- Proudly powered by Blogger