Pedoman Pemilihan BPD

Pedoman Pemilihan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) - Seperti biasa...kongkow diteras rumah bersama para tetangga, sambil menikmati ubi cilembu hangat plus kopi setengah pahit, debat kusir kali ini adalah seputar BPD Desa Cilembu yang sebentar lagi masa jabatannya segera berakhir..."kang Bubun" yang memang terkenal vokal dan cukup cerdas diantara mereka menjelaskan soal bagaimana mekanisme dan aturan pemilihan BPD...begini katanya:
Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1)Perda No. 10 tahun 2006 tentang perubaan Pertama Atas PerDa Kab. Sumedang No. 4 Tahun 2005 tentang : Pedoman Pembentukan BPD (Badan Permusyawarahan Desa), Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
1. BPD yang akan habis masa jabatannya agar mengundang :

1.  Aparat Pemerintahan Desa (kepala Desa, Sekdes, Kadus, dan perangkat desa lainnya
2. Seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan (Ketua dan Pengurus dari : LPM, PKK, RW, RT, Karang Taruna, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan dapat mengundang unsur Muspika.(dalam Acara musyawarah pemilihan BPD sehubungan akan habis masa jabatan)

2. Dalam musyawarah pemilihan BPD tersebut, Ketua BPD atau pemimpin musyawarah menyampaikan kembali pokok-pokok aturan mengenai BPD, antara lain :

1. Kedudukan BPD (BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa).
2. Anggota BPD 
3. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat,
4. Anggota BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua RW, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh pemuka masyarakat lainya,
5. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam)tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah anggota BPD (Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan BPD

1. Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang Ketua, 1(satu) orang wakil ketua, dan 1(satu) orang sekertaris,
2. Pimpinan BPD sebagai mana yang diatur pada ayat 1(satu), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD diadakan secara khusus,
3. Rapat pemilihan BPD untuk pertaman kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
4. Fungsi BPD.  (BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, meampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Setelah Ketua BPD atau Pemimpin Musyawarah menyampaikan pokok-pokok aturan mengenai BPD    acara dapat dilanjutkan dengan pencalonan anggota BPD dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Setiap RW harus mengajukan calon BPD,
2. Apabila RW yang pertama memperoleh kesempatan pertama telah mencalonkan salah satu unsur masyarakat, maka calon dari RW berikutnyan mencalonkan dari unsur yang berbeda. (Contoh : dari RW 01 telah mencalonkan tokoh agama, maka calon dari RW 02 dari unsur yang lain, seperti unsur pemuda, demikian seterusnya, sehingga seluruh RW terwakili dan seluruh unsur terakomodasi.
3. Jumlah calon anggota dibagi sebanyak jumlah RW, isalnya jumlah anggota BPD 9 orang sementara RW didesa tersebut berjumlah 8, maka masing-masing RW mencalonkan satu orang, dan untuk RW dengan jumlah penduduk terbanyak dapat mengajukan 2 calon.

4. Setelah proses pemilihan dengan mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud selesai dan menghasilkan anggota BPD yang baru untuk periode 6 tahun berikutnya, maka hasil mufakat tersebut dituangkan dalam berita acara hasil rapat tentang musyawarah pemilihan PBD yang dilampiri Daftar Hadir, Undangan, dan segera disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Semoga Pedoman Pemilihan BPD ini bermanfaat