Dasar Hukum BUMDES

Dasar Hukum BUMDES

Badan Usah Milik Desa adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya dalam rangka memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah dengan berdasarkan kepada kebutuhan warga masyarakat dan potensi desa yang dimilki.
Dasar Hukum BUMDES
  1. UU Desa No 6 Tahun 2014
  2. Permendes No 4 Tahun 2014
  3. Permendes No 21 Tahun 2015
  4. Permendes No 8 Tahun 2016
BUMDES menurut Undang Undang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dari hal tersebut maka jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi tersebut akan dapat mendorong setiap Pemerinta Desa memberikan goodwill dalam merespon pendirian BUMDES.
Artikel terkait
BUMDES yang adalah sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, maka BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, hal ini dimaksudkan agar keberadaan serta kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa itu sendiri, juga dengan demikian agar tidak kemudian berkembang sistem usaha kapitalis yang selama ini terjadi dipedesaan, sehingga jika hal tersebut dibiarkan terjadi akan mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat, buruh tani akan tetap menjadi buruh tani selamanya, dan para pengijon akan terus melakukan praktek-praktek yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.
Untuk mengatasi hal tersebut tidak terjadi dan berlangsung terus menerus, BUMDES adalah salah satu solusinya.
Baca juga: 

Share this:

Related Posts

You Might Also Like:

Add your comment Hide comment

Disqus Comments