Sertifikasi HALAL dari MUI, duitnya nggak bisa di AUDIT

Desa Cilembu ~ Sertifikasi HALAL dari MUI, duitnya nggak bisa di AUDIT
Ngomongin soal MUI (Majelis Ulama Indonesia), ngga bisa lepas dari rezim mang ato alias Soeharto (penak jaman ku to'?)... MUI dibentuk tahun 1975 yang sengaja digunakan untuk mengorganisir sekaligus melokalisir para ulama dalam satu gelas toples agar kekuatan dan pengaruh kuat yang dimiliki para ulama tersebut dapat di pantau dan di atur sekaligus di mata-matai agar sekaligus dapat di kontrol secara mudah oleh penguasa Orba waktu itu.

Dengan memberikan anggaran negara untuk operasional lembaga bentukan Soeharto ini kemudian rakyat menganggap MUI adalah lembaga resmi yang kemudian fatwa-fatwa yang di keluarkan MUI mengikat karena seolah-olah sah dan konstitusional menurut rakyat, padahal fatwa Halal dan Haram dari MUI belum tentu dapat ditindak dan diberi sangsi oleh lembaga Yudikatif.

Hingga akhir dekade 80-an, MUI masih sekedar lembaga fatwa keislaman saja. Ia menjadi anak manis rezim Orde Baru yang hanya memproteksi tindakan pemerintah.
  1. Ketika judi tombok nomor dan huruf (Undian Harapan, SDSB, Porkas) dilegalkan oleh Soeharto, MUI tak bergeming.
  2. Ketika banyak Ulama dikebiri hak politiknya dengan legalitas penangkapan yang dibikin-bikin, MUI tidak pernah membuat resistensi terhadap pemerintahan Soeharto.
MUI selalu menutup mata terhadap tindakan represif Orde Baru atas umat Islam.
Pehatikan POHON BERINGIN, Anda paham kan?

Pada tahun 1988, MUI mulai ketiban rezeki.
Dunia usaha dihebohkan sebuah kabar dari buletin kampus Universitas Brawijaya Malang bernama "Canopy". Seorang dosen Teknologi Pangan, Ir. Tri Susanto, membuat rilis hasil penelitian yang menghentak: "ada 34 produk konsumsi mengandung bahan lemak babi". Berita ini menyebar, menimbulkan kegaduhan besar dalam masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap "consumable product" terguncang. Ekonomi mikro kita mengalami "distrust" dan anjlok puluhan prosen. Untuk mengatasi kegaduhan itu, pemerintah membuat aturan sertifikasi Halal kepada semua produk konsumsi. MUI ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga dalam proses itu. Mulai dari hulu sampai ke hilir; dari uji kandungan hingga sertifikasi kehalalannya. Aturan itu didukung sepenuhnya oleh rezim Orde Baru. Pemerintah memberikan insentif dana tambahan biaya untuk proses tersebut, di samping semua produk yang mengajukan proses "halalisasi" juga harus membayar dengan tarif tertentu.
Baca juga:
  1. Majelis Ulama Indonesia, Klepon dan Akal Sehat
  2. Makan Klepon AUTO masuk Neraka
"Atas nama ulama dan umat Islam, oligarki bisnis triliunan itu tak mempan audit."
.
☕@islah_bahrawi
Reaksi:

Related Posts:

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.
Buka Komentar
© 2009 DESA CILEMBU - Proudly powered by Blogger